Selamat Datang di Official Website BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Struktur Organisasi

 

 

 

 

 


URAIAN FUNGSI 


 

  • BAGIAN SEKRETARIAT
  1. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kineija pemerintah;
  3. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan;
  6. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
  7. pengelolaan anggaran Badan;
  8. pelaksanaan administrasi keuangan;
  9. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  10. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
  11. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
  12. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  13. pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;
  14. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi;
  15. pengoordinasian pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
  16. pengoordinasian bidang dan UPTD;
  17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  18. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • BIDANG ANGGARAN
  1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
  2. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
  3. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  4. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan teknis penyusunan APBD;
  5. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Kebijakan Umum Perubahan Anggara (KUPA) dan PPAS perubahan;
  6. penyusunan rancangan peraturan Daerah ten tang APBD dan perubahan APBD serta rancangan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD;
  7. pelaksanaan penelitian dan analisa bahan serta data pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk penyusunan APBD dan perubahan APBD;
  8. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja Daerah dan anggaran pembiayaan;
  9. pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan pemeliharaan implementasi sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan Daerah;
  10. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan Daerah;
  11. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • BIDANG PERBENDAHARAAN
  1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
  2. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan;
  4. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis surat perintah membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana;
  5. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
  6. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah;
  7. penyiapan rancangan peraturan Daerah mengenai investasi Daerah, pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal, surat berharga Daerah, dan pinjaman Daerah;
  8. pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah;
  9. pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana sebagai pengendali pelaksanaan APBD;
  10. pengoordinasian fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  11. pengoordinasian dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  12. pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Daerah;
  13. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Daerah;
  14. pelaksanaan pengelolaan dana cadangan, dana darurat dan mendesak, serta dana bagi hasil;
  15. pelaksanaan analisa investasi penerimaan pinjaman, pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman, pemberian pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman Daerah;
  16. pelaksanaan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan; q. penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
  17. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  18. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  • BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
  1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  2. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
  3. pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  4. penyusunan laporan keuangan pemerintahan Daerah;
  5. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan;
  6. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan;
  7. pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata kelola keuangan BLUD;
  8. pelaksanaan fasilitasi penetapan status BLUD;
  9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  10. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  • BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
  1. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  2. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan aset Daerah;
  3. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan aset Daerah;
  4. pelaksanaan tugas pengelola aset Daerah dalam hal penandatanganan saksi batas terhadap tanah milik Pemerintah Daerah;
  5. pelaksanaan pengelolaan aset Daerah;
  6. perumusan kebijakan dan tata laksana pengelolaan aset Daerah;
  7. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan aset Daerah;
  8. penyusunan standar harga barang dan jasa Daerah;
  9. pelaksanaan fasilitasi penerimaan aset daerah yang bersumber dari non APBD;
  10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.